JAKARTA-- (KIBLATRIAU.COM)-- Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pihaknya tak diganggu. Pernyataan Presiden RI ke-6 itu menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak, siapa pihak yang mengganggu itu?. Pernyataan SBY disampaikan saat menggelar konferensi pers bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12). Prabowo yang juga merupakan capres itu bersama rombongan Gerindra bertandang ke rumah SBY dalam rangka konsolidasi koalisi Pilpres 2019. "Partai Demokrat, dan saya yakin juga sebagaimana dengan Gerindra, ke depan ini akan lebih intensif melakukan kampanye pemilu," ujar SBY.

SBY menyatakan partainya akan berjuang baik-baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia meminta pihak lain tidak mengusik karena Demokrat dan kubu Prabowo-Sandiaga Uno tidak akan mengganggu pihak lain.  "Tolong kami jangan diganggu. Karena kami tidak akan pernah mengganggu siapa pun. Biar semua mendapatkan ruang dan jalan untuk berikhtiar, masing-masing berjuang," tutur SBY. Meski begitu, SBY tak menyampaikan siapa pengganggu yang dimaksudnya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin pun meminta agar SBY menjelaskan mengenai pernyatannya itu. Ia juga meminta SBY menguraikan maksud dari gangguan tersebut sebab mengesankan pernyataan itu ditujukan pada pihak lawan politik. "Siapa yang mengganggu, harus dijelaskan siapa yang mengganggu, bentuk gangguannya seperti apa," ujar Ma'ruf di sela silaturahmi dengan ulama di Pondok Pesantren El Nur El Kasysyaf (Yapink), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (22/12).

"Menurut kami sih di koalisi kami tidak ada ganggu-mengganggu. Bagi kita, berkampanye dengan santun, menawarkan program dan gagasan-gagasan sehingga tidak merasa perlu untuk mengganggu. Saya tidak tahu siapa yang mengganggu dan siapa yang diganggu," sambungnya.

Mantan Rais Aam PBNU ini menyarankan SBY melapor ke pihak berwenang, baik kepolisian maupun KPU, jika diganggu. Dengan begitu, pihak berwenang bisa mengungkap gangguan yang dialami Partai Demokrat.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin juga meminta SBY mengungkap maksud dari gangguan yang disampaikan. Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding menyebut justru pihaknyalah yang seharusnya mengeluh karena berbagai isu yang melemahkan Jokowi.

"Justru yang seharusnya mengeluh, kalau boleh mengeluh itu adalah kami. Kami ini korban daripada isu-isu, fitnah, dan kebohongan, seperti isu PKI, isu kriminalisasi ulama, kemudian isu antek asing, antek aseng, dan seterusnya. Itu adalah gangguan yang sangat teramat dahsyat," ucap politikus PKB itu.

Menurut Karding, framing-framing atau pencitraan tidak seharusnya digunakan. Ia meminta pasangan calon di Pilpres 2019 koalisi masing-masing berkampanye secara sehat dan tidak saling menjatuhkan.(Net/Hen)